TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA - - A01111027, OLIVIA PUTRI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh praktek euthanasia yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, di satu sisi mempersamakan euthanasia dengan pembunuhan, dan di sisi lain menganggap euthanasia merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri penderitaan seorang pasien. Dalam hal euthanasia yang umumnya dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris, maka timbul suatu masalah, apakah ahli waris berhak mewarisi harta pewaris ataukah tidak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul â€œTINJAUAN YURIDIS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAâ€. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana hak waris pemohon euthanasia berdasarkan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penulisan ini yang pertama adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran kedudukan serta hak mewarisi bagi ahli waris yang memohon euthanasia terhadap pewaris berdasarkan Hukum Waris KUHPerdata. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi hak waris pemohon euthanasia terhadap pewaris berdasarkan Hukum Waris KUHPerdata. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris apabila timbul sengketa atas hak waris pemohon euthanasia di kemudian hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, ahli waris yang mengajukan permohonan euthanasia aktif dinyatakan onwaardig sehingga tidak berhak atas segala hak dan kewajiban yang timbul dari pewarisan itu. Sebaliknya, ahli waris yang mengajukan euthanasia pasif kedudukannya sama dengan ahli waris pada umumnya, kecuali jika iaÂ melakukan perbuatan lain yang menyebabkan ahli waris dinyatakan onwaardig. Kedua, akibat hukum bagi hak waris pemohon euthanasia aktif ialah ia tidak dapat tampil sebagai ahli waris karena tidak patut, sehingga harus mengembalikan apa yang telah ia terima dari warisan beserta semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka kepada ahli waris lain atau orang lain yang berhak. Sedangkan bagi ahli waris pemohon euthanasia pasif, akibat hukumnya ialah tetap dapat memperoleh segala hak dan kewajiban yang dialihkan oleh pewaris kepadanya selayaknya pewarisan pada umumnya. Dan terakhir, langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris apabila timbul sengketa atas hak waris pemohon euthanasia ialah dapat mengadakan musyawarah dan membuat kesepakatan dengan ahli waris lainnya yang menyetujui dilakukannya euthanasia aktif untuk melindungi hak warisnya. Keyword : Ahli Waris, Pemohon Euthanasia, Hukum Waris