TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM - - A01112111, SRI RAHAYU OKTAVIANI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Pernikahan merupakan akad yang kuat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya sebagai suami istri secara sah sehingga mendapatkan hak dan kewajiban tertentu. Bagi umat Islam sahnya suatu pernikahan apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Hukum Perkawinan Islam maupun menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun rukun dan syarat nikah tersebut terdiri dari calon mempelai perempuan, calon mempelai laki – laki, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif, merupakan penelitian yang dilakukakan dengan cara menelaah hal hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi dan doktrin dan norma hukum. Sumber data dalam penelitian hukum normatif meliputi sumber hukum primer yaitu Al- Quran dan Hadist, Undang – Undang Perkawinan, peraturan pemerintah, Instruksi Presiden. Sumber hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, internet. Kemudian Sumber hukum tersier yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  triangulasi yaitu dengan menganalisis keabsahan wali nikah dalam perkawinan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang tetang Perkawinan dan melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota. Bahwa Keabsahan wali nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali wali nasab tersebut tidak diketahui maka wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Permohonan Pembatalan Pernikahan Anak Angkat yang diwalikan oleh orang tua angkatnya diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan walinya tidak sah Kemudian dapat menikah kembali dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum yang berlaku yaitu Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. langkah hukum terjadinya wali nikah orang tua angkat terhadap anak angkat adalah melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum masing-masing, sehingga perkawinan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum terhadapat keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan.   Kata Kunci: keabsahan, wali nikah, anak angkat, Hukum Islam