PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN MERCHANDISE ANIME DI INDONESIA - - A1012131031, SUHARDI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Merchandise anime merupakan sebuah komersialisasi dari suatu karakter anime yang dilindungi oleh Konvensi Berne sebagai sebuah karya gambar. Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari Konvensi Berne, belum memberikan perlindungan yang berarti bagi pencipta dan pemegang hak cipta asing melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya pembajakan merchandise anime di Indonesia. Selain itu belum ada undang-undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai merchandising ini. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah, yaitu sejauh manaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pembajakan merchandiseanime di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang mengatur merchandise anime di Jepang, sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan, dan penyebab dari maraknya pembajakan merchandise anime di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara deskriptif analisis. Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa Jepang melindungi merchandise anime dari pembajakan dengan menggunakan Merchandising Rights yang dimana merupakan sebuah paket dari Copyight Act, Design Act,Trademark Act, yyyy dan Unfair Competition Prevention Act. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum cukup baik memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta kewarganegaraan Jepang dalam mengatasi pembajakan merchandise anime di Indonesia. Hal ini dikarenakan pencipta dan pemegang hak cipta kewarganegaraan Jepang sulit untuk melakukan tindakan penuntutan dikarenakan status kewarganegaraannya. Apalagi hak cipta merupakan delik aduan, sehingga memerlukan aduan dari pihak pencipta dan pemegang hak cipta tersebut. Selain itu, adanya aturan yang saling tumpang tindih antara hak cipta dan desain industri dalam memberikan perlindungan kepada merchandise anime sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dipergunakan oleh oknum pembajakan merchandise anime. Hal sebagaimana telah disebutkan di muka, turut menyokong maraknya pembajakan merchandise anime di Indonesia. Sulitnya tindakan yang dapat diambil oleh pencipta dan pemegang hak cipta kewarganegaraan Jepang dalam mengatasi pembajakan merchandise anime dalam melakukan upaya hukum baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Â  Kata Kunci: Merchandise anime, pembajakan hak cipta, perlindungan hukum.