Public Private Partnership: Alternatif Pembangunan Infrastruktur dalam Negri - Fahmi Dzakky (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2021)
Sebagai regulator dan fasilitator proyek infrastruktur Indonesia, Pemerintah telah mengundang partisipasi sektor swasta melalui pengaturan Public Private Partnership (PPP) atau yang dikenal juga dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemitraan Pemerintah-Swasta umumnya dicirikan oleh entitas sektor swasta yang mengumpulkan dana untuk membangun aset yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dan menyediakan fasilitas atau layanan sebagai imbalan aliran pendapatan kontraktual dari Pemerintah atau pengguna. Hal ini disebabkan PPP dikatakan efektif untuk dijadikan alternatif pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Tulisan ini akan menganalisis mengenai eksistensi PPP sebagai unsur alternatif pembangunan infrastruktur di Indonesia, dilihat dari aspek hukum dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pemerintah harus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas kontrak dan perbaikan skema PPP sehingga dapat menarik investor turut membantu pemerintah pada agenda pembangunan infrastruktur dalam negeri.Kata Kunci: PPP, infrastruktur, pembangunanABSTRACTAs the regulator and facilitator of Indonesian infrastructure projects, the Government has invited private sector participation through the regulation of Public-Private Partnership (PPP) or also known as Government Cooperation with Business Entities (KPBU). Government-Private Partnerships are generally characterized by private sector entities that raise funds to build assets required by the Government and provide facilities or services in exchange for a contractual revenue stream from the Government or users. This is because PPP is said to be effective to be an alternative to infrastructure development in the country. This paper will analyze the existence of PPP as an alternative element of infrastructure development in Indonesia, judging by the legal aspects and its implementation. The method used is normative legal research method using literature study. The result obtained is that the Government should strive to be able to improve the quality of contracts and improve PPP schemes to attract investors to help the government on the domestic infrastructure development agenda. Keyword: PPP, infrastructure, development