Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia - Suherman Suherman (JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2017)
Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa aturan hukum kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pewarganegaraan bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan kata lain sasaran penelitian bukan berbentuk angka-angka, atau tabulasi table, serta persentase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.