Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya - Ignesia Della Faragil; Levina Yustitianingtyas (Wijayakusuma Law Review, 2021)
Abstract The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadaffi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.Keywords: UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition.Â AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusian pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadaffi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindaklanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khaddafi, Oposisi.