Pelaksanaan Diskresi Pada Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia - Iskatrinah Iskatrinah (Wijayakusuma Law Review, 2021)
Abstract The purpose of this paper is to analyze the harmonization of the principle of discretion in government over the policies of the central government with local governments in handling the Covid 19 pandemic in Indonesia. The research method used in this research is to use normative legal research methods, with the result that the spread of the Corona Virus in Indonesia has made the government, local governments, and the Indonesian people continue to be alert and alert. Vigilance and preparedness are important so that prevention and control of the corona virus pandemic in Indonesia can be done as well as possible. The form of handling the Covid 19 pandemic, both the central and local governments, both provincial and district / city, have implemented existing legal instruments and issued approaches both social approaches and legal instruments issued by authorized government officials through freedom of action or discretion as an effort to harmonize central government policies with local governments.Keywords: Discretion, Hamonization, PandemicÂ AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis harmonisasi prinsip diskresi dalam pemerintahan atas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa penyebaran Virus Corona di Indonesia, telah membuat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagakan menjadi hal penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya. Bentuk penanganan pandemi Covid 19 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan instrumen hukum yang telah ada dan mengeluarkan pendekatan-pendekatan baik pendekatan sosial dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui kebebasan bertindak atau diskresi sebagai upaya mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Kata kunci : Diskresi, Hamonisasi, Pandemi.