TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR: 97/G/2013/ PTUN.SBY TENTANG KTUN BERANTAI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TUN ( Studi Kasus Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) - NURUL HABIBAH (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Abstrak Pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Surat Keputusan No. 03/BPD.K/VI/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades. Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk kemudian Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih. Pihak yang kalah dalam pilkades yang bernama Suwadi keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum diselesaikan oleh BPD. Suwadi menggugat surat tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 juni 2013 Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tersebut diterima sebagai obyek sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa TUN dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN dalam PTUN. Adapun hasil yang kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: KTUN berantai, Obyek Sengketa TUN.