KEABSAHAN TUKANG GIGI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 MENGENAI PERMOHONAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - BERDARETTA GOMGOM SIMANJUNTAK (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan tukang gigi dengan syarat tukang gigi yang hanya mendapat ijin dari pemerintah. Namun dalam Permenkes sudah tidak mengatur perpanjangan ijin. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tidak mengatur mengenai perpanjangan izin dan perijinan baru. Terjadilah kekosongan hukum dalam pemberian perpanjangan ijin bagi tukang gigi, sehingga nasib tukang gigi di hadapan hukum tidak jelas. Berdasarkan latar belakang inilah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan tukang gigi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU-X/2012 mengenai perijinan tukang gigi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan statute approach dan historical approach. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalis secara preskriptif. Upaya mengatasi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perijinan tukang gigi yaitu dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori, interpretasi historis dan interpretasi teleologis terhadap peraturan mengenai perpanjangan perijinan pada Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 dan seluruh peraturan yang terkait dengan tukang gigi yang bertentangan dengan UUD 1945 dianggap tidak berlaku. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tukang gigi yang mendapat ijin praktik berdasarkan Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 dapat memperpanjang ijinnya. Sebagai saran maka, harus segera dibuat pengaturan mengenai perpanjangan ijin bagi tukang gigi yang sudah memiliki ijin dari pemerintah berdasarkan Permenkes No.53DPK/I/K/1969. Pemerintah harus segera melakukan penyusunan dan penetapan ketentuan tentang persyaratan, criteria dan standardnya mengenai perpanjangan ijin tukang gigi. Kata Kunci: Keabsahan Tukang Gigi, Kekosongan Hukum, Perijinan Abstract The constitutional court decision No. 40/PUU-X/2012 has been granted with terms artisan teeth that only with the permission on the government. But on Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 not regulate an extension license. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 does not regulate an extension license and for a new license. There makes a legal vacuum in providing extension license for dental artisan in law become unclear. Based on this problem which chosen in this research is the validity of dental artisan related constitutional court decision No.40/PUU-X/2012 regarding about Application of act No.29/2004 about the medical practice of the constitution of the republic in 1945. This research is normative research by using statue approach and historical approach. Legal material are examined covers primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal material thatvare analyzed in prescriptive. The effort to overcome the legal vacuum relating to license dental artisan that is by using the principle of lex superior derogat legi inferiori, historical interpretation, teleologis interpretation then the regulation about extension license on the regulation Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 and all the rules that prohibit extension of the license of dental artisan must be consideres not exist because it is not relevant for the purpose of the constitution of the republic in 1945. The dental artisan get permission based on practices Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 can extend license. As a suggestion, it must be made a firm regulation about extension license for dental artisan who already have a license from the goverment under Permenkes No.53/DPK/I/K/1969. The goverment should do the preparation and the determination of the provision about included requirements, criteria and standart, so it can begin immediately done. Keyword: The Validity of Dental Artisan, Legal Vacuum, License