PROBLEMATIKA YURIDIS BIAYA PENGGUNAAN DAN BIAYA PERAWATAN PENGOPERASIAN DALAM PENGOPERASIONALAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA - FUAD AZHARI (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini KAI kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam kegiatan perawatan pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian memberikan penugasan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan melakukan perawatan berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yakni KAI melalui kontrak. Dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilakukan oleh KAI maupun Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah perbuataan KAI tidak membayar biaya penggunaan dan perbuatan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang tidak menganggarkan biaya perawatan dan pengoperasian telah sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 dan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk meneliti adanya kekosongan norma dan konflik norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KAI dengan tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara sudah sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2012. Perbuatan yang dilakukan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang tidak memberikan dana BPP sebagai biaya atas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan adanya blokir anggaran BPP yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Pemerintah tentang PNBP Kementerian Perhubungan agar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara dikategorikan sebagai PNBP maka dengan demikian jika KAI telah membayarnya Kementerian Perhubungan dapat melakukan perubahan DIPA untuk selanjutnya dibuatkan kontrak biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. KAI yang merasa keberatan terhadap perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas Permenhub Nomor 62 Tahun 2013 sedangkan permasalahan barang milik negara dapat dilakukan dengan penyertaan modal negara kepada KAI. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang bukan merupakan bagian dari KAI. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Biaya Penggunaan, Biaya Perawatan Abstract Track Access Charge is an obligatory payment by organization of general rolling stock which is PT Kereta Api Indonesia (Persero) to the Organization of Railways Infrastructure which is Directorat General of Train Transportation the Ministry of Transportation Indonesia. The responsibility of Infrastructure maintenance and operation is in the hand of PT Kereta Api Indonesia (Persero) through a contract. It is according to Presidential Decree Number 53 Year 2012 concerning public service obligation, Track Access Charge, and Infrastructure Maintenance and Operation. Yet, in the real implementation, this contract was never been made. It is due to the fact PT Kereta Api Indonesia (Persero) has always paid for every single infrastructure maintenance and operation. Moreover, The Directorat General of Train Transportation the Ministry of transportation has neither budgeted nor did the contract for the infrastructure maintenance and operation of the railways.This research was a normative legal research. There were three approaches used in this research statue, conceptual, and historical approach. In collecting data, technique used to collect legal materials was by employing a literature study on law materials consisting primary, secondary, and tertiary. It is aimed to resolved the objectives of this research, which were to clarify the act of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for not paying the obligatory payment, and to investigate whether the act of The Director General of Railways the Ministry of Transportation has conformed with the Presidential Decree Number 53 Year 2012 concerning public service obligation, Track Access Charge, and Infrastructure Maintenance and Operation, also to find out the solution of this problem. Data analysis procedures on the law materials were done by systematically classifying the primer and the secondary legal materials which had been collected according to the statement of the problems. The results obtained showed that the act done by PT Kereta Api Indonesia (Persero) by not paying the obligatory payment of the infrastructure maintenance and operation of the railways has conformed with the Presidential Decree Number 53 Year 2012. The act of Director General of Railways and the Ministry of Transportation which did not budget IMO fund for infrastructure maintenance and operation of the railways also can be justified. Since there was a blocked budget of IMO fund done by the Ministry of Financial. There was a legal solution to this problem by amend the Government Decree about Non-tax revenues of the Ministry of Transportation, thus the cost of the infrastructure maintenance and operation of the railways can be categorized as non-tax revenues. Consequently, when PT Kereta Api Indonesia (Persero) has paid the cost, the ministry of transportation can regulate a budgeted list for at later time it can be regulated as a contract for payment the infrastructure maintenance and operation of the railways. In case PT Kereta Api Indonesia (Persero) has any objection on the payment of the infrastructure maintenance and operation of the railways, it can proceed a judicial review to the Supreme Court on regulation of ministry transportation number 63 2013. Meanwhile, problem about state property, it can be proceed by making equity capital which can be done by the Government. The government can constitute a new Organization of railways infrastructure which is not part of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Key Words : Juridical Problematic, Track Access Charge, Infrastructure Maintenance and Operation.