KAJIAN TERHADAP PASAL 29A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN - ROIS BUDIARTO (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik hukum Pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 terkait pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008 baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan pemerintah tersebut. peraturan pemerintah ini diberlakukan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah pendahulunya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau kotanya, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29/2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menguraikan peraturan perundang-undangan berikut dengan prinsip utamanya, membuat pernyataan yang bertentangan dengan aspek tersebut, memberikan kontra atas argumen yang ada, dan mendiskripsikan konsekuensi diterima atau ditolak dari titik-titik tertentu tersebut. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesisa diakui keberadaannya sebagai aturan hukum yang memiliki dua substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (pasal 26 ayat 1,2,3) dan problematika pencalonan kepala daerah sebagai presiden atau wakil presiden (pasal 29 ayat 1-8). Secara khusus, Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan. Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Penguduran diri, Kepala Daerah, Politik Hukum Abstract This research is motivated by politic of law regarding article 29A Government Regulation Number 29/ 2014 related to the resignation of the head of regional who runs as a candidate for president and vice president. Government Regulation number 29/2014 was established by Law number 42 year 2008 whether born because of higher regulatory mandate and within the scope of duties and authority of the government. Government Regulation is imposed in lieu of its predecessor. Government Regulation number 18 of 2013 regarding the procedure for the resignation of the head of region, the deputy head of the region, and civil servants who will be going to the Indonesian Legislative Assembly, Assembly at Provincial, Regional, or Municipal Level, Leadership of Political Party at Regional Level, as well as the implementation of the furlough state officials in the election campaign. The purpose of this thesis is to answer how the politic of law regarding Article 29A Government Regulation No. 29/2014 on temporary dismissal and the legal consequences of the resignation of a mechanism for setting regional head or deputy regional head who becomes the candidate for president and vice president under section 29A Government Regulation numbers 29/2014 on regional administration. The method used is a normative legal research with statute and conceptual approaches. Evaluative analysis technique that begins by outlining statute with the following main principles, making statements contrary to these aspects, provide counter on the argument that there is, and describe the consequences is accepted or rejected on the specific points. Results of the discussion in this paper indicate that the Government Regulation number 29/2014 in the legal system Indonesisa recognized as a rule of law which has two substance on the problematic implementation of the campaign (article 26 paragraph 1,2,3) and the problematics of the nomination for president or vice president (Article 29, paragraph 1-8). In particular, Article 29a Government Regulation 29/2014 has set conditions permit Regional Head (governor, head of district or mayor) to be nominated by political parties or political party Combined or vice presidential candidate to aply for permission to the President and the Minister of internal Affair on behalf of the President to get approval. However, in term of politic of law, Article 29a Government Regulation 29/2014 has not been made clear through the explicit grammatical aspects of the interpretation of clauses relating to "rejection" of the permit government regulation, so they found a meeting point of weakness. Keywords: Dismissal, Retreat , Regional Head , Political Law