PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI ASAL JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI - ADITYO WAHYU N (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Persoalan tentang TKI bervariasi, dimulai dari permasalahan gaji yang tidak sesuai, pelecehan seksual, dan banyak hal lain. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana bentuk perlindungan pada TKI. Jawa Timur merupakan penyumbang TKI yang cukup besar, dari data tahun 2014 tentang jumlah TKI asal provinsi Jawa Timur TKI sebanyak 78.306 orang. Jumlah yang besar itu tentunya berpotensi menjadi masalah yang besar pula. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penempatan dan perlindungan hukum terhadap TKI asal Jawa Timur berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam dua fase yang meliputi fase pra penempatan dan fase purna penempatan sehingga dapat diketahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam fase pra dan purna penempatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta–fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang disebar kepada 100 orang CTKI, wawancara terhadap CTKI, TKI yang dilakukan di kantor UPT.P3TKI Surabaya serta wawancara terhadap informan yaitu kepala seksi perencanaan penempatan TKI. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang–undangan terkait TKI. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan proses dalam tahap pra penempatan dan purna penempatan masih dirasa kurang baik. Walaupun semua pihak sudah berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada tahap pra dan purna penempatan baik pelanggaran oleh pihak penyelenggara maupun pelanggaran yang dikarenakan CTKI dan TKI itu sendiri. Pada tahap pra penempatan TKI ada yang tidak bisa memilih jenis pekerjaan dan ada yang tidak bisa memilih negara tujuan. Pada tahap purna penempatan pihak PPTKIS tidak menyediakan pos kesehatan dan juga tidak menjemput TKI. Kata Kunci: TKI, Penempatan TKI, Perlindungan TKI, Abstract The issue of migrant workers varies from unfit salary issues, sexual abuse, and many other issues. This triggers the question on how to define the protection of migrant workers. East Java is a major contributor of migrant workers, in 2014 the number of emigrants reach 78.306 workers. As huge as the numbers, it also has potential big problem. It becomes critical issue that placement efforts and legal protection for migrant workers from East Java Based On Law Number 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This study aims to determine the process of protection and placement of migrant workers from East Java in two phases that include pre- placement phase and after the placement phase. This study is an empirical research, using empirical facts taken from human behavior, with qualitative approach - analyzing the results of research that produces descriptive data analysis, namely data declared by the respondent in writen or orally as well as real behavior, which researched and studied as a package. Premiere data obtained from interviews with CTKI, TKI, which is done in the office of UPT P3TKI Surabaya, by interviewing Section Chief of Workers Placement, as well as from the angket deployment were distributed to 100 CTKI who are in UPT P3TKI office. While secondary data obtained from the review of literature and various laws of migrant workers. The results showed overall process in the pre-placement and after placement stage still considered unfavorable. Although all the parties have tried to carry out their duty properly, but still there are violations that occurred during the pre and after placement. At pre placement stage of the indonesia workers, some of them can not choose the type of work and also are not able to choose the country of destination. At post placement, PPTKIS party does not provide the health post and also does not pick up the workers. Keywords: Indonesian migrant workers, Placement of migrant workers placement, protection of migrant workers.