PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TIMUR - RICKI ARGANANTA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan tersebut, terjadi peningkatan jumlah laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan setiap tahun meningkat. Padahal tujuan dengan adanya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur tersebut bertujuan mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Lembaga Ombudsman. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dan Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris atau non doktrinal. Sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya dan juga mewujudkan good governance salah satunya melalui lembaga Ombudsman tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu yang pertama kendala internal, yang kedua kendala eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya jumlah Sumber daya Manusia (SDM) atau pegawai, terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, terbatasnya anggaran dana. Kendala eksternal meliputi tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dan adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup. Upaya dalam mengatasi kendala internal yakni dengan cara pengajuan permohonan pegawai, dan anggaran dana pada Lembaga Ombudsman Pusat, kemudian mengikuti beberapa pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal yakni dengan cara melakukan sosialisasi dan selalu berhubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan publik sehingga mereka paham terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman. Kata Kunci : Ombudsman, Good Governance, Provinsi Jawa Timur. Abstract This research is motivated associated with the East Java Regional Ombudsman Institution in performing, its function which is to supervise through reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration made by public services. In terms of monitoring by the report or the complaint, an increasing number of reports or complaint from the public or individuals each year is increasing. Whereas a purpose ombudsman institute of east java aims to realize good governance in the province of East Java, one of them through the Ombudsman. The purpose of writing this essay to answer how the form of services provided by the Institute of Regional Ombudsman East Java and attempt what was done by the Institute of Regional Ombudsman of East Java in addressing the increasing amount of reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration in realizing good governance in East Java, The method used is the juridical sociological or empirical or non-doctrinal. The data analyze technique in the form of qualitative descriptive.The results show that the East Java Regional Ombudsman Institution in performing its function and also realize good governance one of them through the institution of the Ombudsman is not maximized. Because the East Java Regional Ombudsman has some constraints, that the first is internal obstacles, the second external constraints. Internal constraints such as the limited number of Human Resources (HR) or employees, employees who have a limited ability or competence better, the limited budget. External constraints include lack of good i'tikad of public service providers or reported and the bureaucratic system of public service providers that are closed. Efforts to overcome internal obstacles namely by filing clerks, and budgetary funds on the Ombudsman Institution Center, then follow some training. The efforts to overcome external constraints which are a way to socialize and keep in touch with the organizers so that they understand the public service associated with the presence of the Ombudsman Institution. Keywords: Ombudsman, Good Governance, Province of East Java.