HAK RECALL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD - WIRA HADI SANTOSO (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Recall merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga pemusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut. Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diberhentian antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya daya tarik yang tinggi di mata para pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota DPR yang direcall jika dirugikan karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan AD/ART partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Seseorang terpilih di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung dari rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, regulasi pemberhentian dari kepartaian terhadap anggota legislatif yang memiliki dampak pemberhentian sebagai anggota legislatif perlu disempurnakan lagi dengan meminta rekomendasi terhadap anggota legislatif terkait kinerja dari anggota yang bersangkutan, dengan catatan bahwa anggota tersebut diberhentikan dengan alasan terkait sikap maupun pendapatnya dalam rapat maupun paripurna pada lembaga legislatif. Sistem proporsinal terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia tentunya tidak terciderai karena dengan melibatkan seluruh anggota legislatif sebagai representsi rakyat.Kata Kunci : Hak Recall, Recall Anggota DPR, Sistem Pemilu IndonesiaABSTRACTRecall is an English word which consists of the word "re", which means back, and "call" which means to call or summon. Recall is the right to replace members pemusyawaratan institutions / representative of the position that no longer have membership status at the agency. Recall the Indonesian constitutional rights also known as Interim Replacement (PAW) is provided for in Article 239 paragraph (1) and further elaborated on his reasons in Article 239 paragraph (2) of Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. DPR members diberhentian intertemporal proposed by political parties according the legislation. In Indonesia, the parliamentary elections using proportional system with open lists. Through this system, political parties tend to look for candidates who are popular that has high appeal in the eyes of voters. The purpose of this study was to determine the recall right political party in accordance with Law No. 2 Year 2011 concerning Amendment to Law No. 2 of 2008 on Political Parties and Law No. 17 Year 2014 About the People's Consultative Assembly, House of Representatives , Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. The second objective is to determine the legal measures that can be taken for members of Parliament who recalled if harmed because it is not in accordance with the Act and the AD / ART political parties. This study is a normative legal research, while the approach used is the approach of legislation (statute approach), the approach of the case (case approach), and the approach to the concept (conceptual approach). A person elected to the parliament not because appointed or designated party, but was chosen because it directly from people's own choice to sit in the legislature. The conclusion is regulation of dismissal from the party against legislators who have an impact dismissal as legislators need to be refined further, by asking for a recommendation to the members of the legislature related to the performance of the member concerned, noting that the members dismissed for reasons related attitudes and opinions in meetings or plenary on legislature. Proporsinal open system adopted in the elections in Indonesia would not terciderai as to involve all members of the legislature as representsi people.Keyword : Right To Recall, Recall Members Of Parliament, The Electoral System Of Indonesia