PELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDI PERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA - PURNOMO MIRA ALTISHAR (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Hak-hak pekerja terutama pengemudi pada sebuah PO harus mendapatkan jaminan perlindungan oleh PO tersebut, salah satu yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan yaitu jaminan Hak Kecelakaan Kerja. Adanya resiko kecelakaan yang terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja pengemudi yang ruang lingkup kerjanya rentan menimbulkan bahaya kecelakaan dan berpengaruh juga terhadap keselamatan pengemudi. Aturan jaminan kecelakaan kerja tercantum pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengaturan lebih lanjut terkait kecelakaan kerja ini diatur dalam Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang transportasi adalah PERUM DAMRI Cabang Surabaya. Penelitian ini akan melihat pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada pengemudi Kantor Cabang Surabaya.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif yang menggambarkan tentang proses pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pengemudi pada PERUM DAMRI Kantor cabang Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala PERUM DAMRI Kantor Cabang Surabaya, adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERUM DAMRI Kantor Surabaya telah melaksanakan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada Pengemudi Bus PERUM DAMRI sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelaksanaannya terdapat kendala yaitu proses administrasi dari pihak BPJS Ketenagakerjan, tidak semua rumah sakit yang melayani klaim BPJS Ketenagakerjaan, lemahnya kesadaran hukum pengemudi untuk mentari peraturan lalu lintas serta rumitnya proses pelaporan antara PERUM DAMRI Pusat dengan PERUM DAMRI Cabang Surabaya.Kata Kunci: Pelaksanaan Hak Pekerja, Kecelakaan Kerja, Perum Damri SurabayaPELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDIPERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA.RIGHTS OF WORKERS IN THE EVENT OF ACCIDENTS AT WORK DRIVERS PERUM DAMRI SURABAYA BRANCH OFFICE. Abstract. Workers’s rights, espescially for driver in a intercity bus business deserves the rights to be protected by the company who’s in charge. One of the many rights which the drivers deserves to get is works accident related guarantee. Risk of works accident that could happen anytime and anywhere, especially, the ones with risky workplace that more than likely affect workers safety. Regulation on this partikular matter can be found Article number Ninety-Nine paragraph One in Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about employment. More regulation related to this issue are also regulated in Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. One of the company who moves in transportation section are Surabaya PERUM DAMRI chapter. This research will talks about workers rights in terms of a work related accident happens to workers krom Surabaya chapter. There’s various kinds which will be used in this research is are empirical las with socilogical yuridical research model. the Data itself in this research are analyzed in a descriptive way who potrays about the implementation process of workers rights in case of there’s a work related accident happens to the workers in Surabaya PERUM DAMRI chapter. Sources in this research cam directly from the head of Surabaya PERUM DAMRI Chapter, and the data analysis technique are being done in a qualititive way. Results of this research shows that Surabaya PERUM DAMRI Chapter had done their duty to provide their workers with the rights that they deserve just in case accident do happen to the drivers of PERUM DAMRI’s bus, this is according to Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about Employement and Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. In the process of implementing BPJS, there’s appears to be some issues, some of this are: administratif process, not all hospitals provide BPJS’s service, low awareness from the workers to behave according to rules and also the tough process of reporting between PERUM DAMRI Headquarters and Surabaya PERUM DAMRI Chapter.Keyword: Implimentation Rights Worker, Accindent of Working, Surabaya Damri Public Corporation