PENGATURAN ATAS PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN (PSK) - FRANSISCA UTAMI MASAKKE (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana seorang wanita sengaja menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Prostitusi yang berkembang menjadi suatu sistem mata pencaharian tentunya tidak sesuai dengan falsafah Pancasila serta UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai peraturan atas perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan interpretasi historis, terbentuknya KUHP yang diberlakukan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur dari budaya bangsa Belanda. KUHP dapat diterapkan di Indonesia karena adanya Asas Konkordansi. KUHP tidak lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sehingga KUHP tidak mengatur prostitusi. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun hukum adat dan hukum agama mempunyai aturan terkait dengan prostitusi. Hanya saja, karena diatur dalam hukum adat dan hukum agama saja, maka tidak ada kepastian hukumnya. Perlu adanya suatu pengaturan undang-undang terkait pemberian sanksi kepada PSK sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan adanya prostitusi di IndonesiaKata Kunci : Prostitusi, PSK, Kepastian HukumAbstractProstitution is a social phenomenon that occurs in a society where a woman accidentally sold her to have sex with lots of men and make it as a livelihood. Prostitution is developed into a system of livelihood is certainly not in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution NRI 1945. This study aimed to analyse the problems concerning regulations on women who sell themselves for profit (PSK). This research is a normative law. The approach used is the approach of legislation, approach to the concept, and historical approach. Types of legal materials consisting of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials used are literature study were processed using the classification system of legal materials. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on historical interpretation, the formation of the Penal Code in force in Indonesia is influenced by elements of the culture of the Dutch nation. Criminal Code can be applied in Indonesia because of the principle Konkordansi. The Criminal Code does not come from the original culture of Indonesia so that the Criminal Code does not regulate prostitution. Although prostitution is not regulated in the Criminal Code, but the customary law and religious law have a provision related to prostitution. However, as stipulated in customary law and religious law alone, then there is no legal certainty. There needs to be an arrangement of related laws granting sanction to prostitution in order to provide legal certainty to the people associated with the prostitution in IndonesiaKeywords: Prostitution, PSK, Legal Certainity