Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Pasca Berlakunya PermenakerPerlindungan PRT - NANDA SEFFRI MAULYDIA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2016)
ABSTRAKTanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja rumah tangga (selanjutnyadisebut PRT) menuntut jaminan bagi kehidupan sosial ekonomi PRT, salah satunya dengan caramemberikan jaminan sosial. Pemerintah melindungi hak-hak PRT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun2015 tentang Perlindungan PRT (selanjutnya disebut Permenaker perlindungan PRT). Permenakerperlindungan PRT tidak hanya menjadi aturan bagi PRT saja namun aturan main bagi pengguna jasa PRTdan lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Dalam permenaker tersebut pengguna jasa PRT wajibmengikutsertakan jaminan sosial untuk PRTnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaranpelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPDSurabaya, dan kendala dalam pelaksanaan pemberian program jaminan sosial. Metode penelitian iniadalah yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan kualitatif bertujuan untuk memberikangambaran berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Teknik pengumpulan data melaluiwawancara dan dokumentasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, LSM SAKPPD, PRT danpengguna jasa PRT. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal11 huruf (g) Permenaker perlindungan PRT tidak terlaksana dibuktikan dengan pengakuan PRT yangtergabung dalam anggota LSM SAKPPD, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yakni faktorhukum karena Permenaker perlindungan PRT belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, faktorsarana dan prasarana yakni belum ada pendataan, pembinaan, upaya untuk pelaksanaan pemberianjaminan sosial PRT, dan faktor masyarakat yang masih menganggap PRT bukan pekerja sehingga haknyadiabaikan, faktor hambatan tersebut mengakibatkan PRT masih menanggung sendiri biaya yang akandikeluarkan ketika mengalami resiko sakit.Kata kunci : jaminan sosial, pekerja rumah tangga, Permenaker perlindungan PRT .ABSTRACTThe responsibility of all kinds of the work which is charged to domestic workers demands a social andeconomic’s warranty for their social life, such as by providing social security. The government protectsthe rights of domestic workers by Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015. Man PowerMinisterial Regulation Number 2/2015 is not only a domestic workers rule, but also to be the rule ofemployer and domestic workers supplier. In this regulation, the employer has to register the socialsecurity for their domestic workers. Based on this problem, the purposes of this research are describingthe implementation of social security for domestic workers who are members of LSM SAKPPD Surabayaand constraints on the implementation of the provision social security. The method used in this research isa juridical sociology method. The data analyzis techniques used is qualitative which has purpose todescribe the problems associated with this research. The data are collected by interviews anddocumentation with several informants from Department Man Power, Social Security Board , LSMSAKPPD, domestic workers, and empeloyer. According to the result, the social security referred to inArticle 11 (g) Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 has not been implemented properly,proved by the argument of domestic workers who are members of the LSM SAKPPD, because there areseveral obstacles such as the factor of law because Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015does not have strong legal force public legal awareness’ factors, facilities and infrastructures there is nodata collection, socialization, implementation effort of Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015from Department Man Power, and ,factors of society that still considers that domestic workers are notworkers so that their rights are ignored, and. These factors make the domestic workers still pay themedical cost by theirself.Keywords: social security, domestic workers, Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015.