PENEGAKAN HUKUM PASAL 104 JUNCTO 60 UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI KEDUNGSUKO KABUPATEN NGANJUK - Aryo Haris Saputro (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2017)
Kegiatan usaha pemotongan ayam terkait pembuangan limbah menjadi perhatian utama terhadap daerah aliran sungai. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai. Permintaan daging ayam yang banyak menyebabkan jumlah pelaku usaha pemotongan ayam tersebut meningkat dan mengakibatkan pencemaran di Sungai Kedungsuko. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian proses penegakan yang dilakukan dalam menjamin fungsi dari lingkungan hidup akibat pembuangan limbah pemotongan ayam di sungai kedungsuko Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk, dengan melaksanakan seluruh proses penegakan yang diatur dalam Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai Kedungsuko Desa Kartoharjo, petugas mendapati 7 pelaku usaha pemotongan yang tidak memiliki izin, belum adanya penindakan secara tegas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam penertiban para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan suatu proses penegakan adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang belum memadai, kurangnya anggaran dana dalam melakukan proses penegakan, dikarenakan dalam melakukan uji sampel dibutuhkan biaya yang cukup besar dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup meminta bantuan kepada tenaga penguji dari Provinsi, kekurangan tenaga pengawas, serta belum adanya laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pencemaran Sungai, Limbah Pemotongan Ayam. Abstract The chicken slaughter activities related to waste disposal has been the main attention to the watershed. According to Article 60 of the Law No. 32 of 2009, there are restrictions on disposing waste into the river. The high amount of chicken meat demand has caused the number of chicken slaughter business owners to increase, which results in pollution in Kedungsuko River. The objective of this research was to determine the enforcement of Article 104 Juncto 60 of the Law no. 32 of 2009, along with obstructing factors in law enforcement on the waste disposal of broiler chicken slaughter in Kedungsuko River Nganjuk Regency.This research employed a juridical-sociological research, which is a constant discipline based on normative law. However, this research did not cover the normative system within the law. Rather, it observed how reactions and interactions occur during the application of the normative system. The result of the research and discussion is that the enforcement process performed in ensuring the environmental functions as a result of chicken slaughter waste disposal in Kedungsuko River, Kartoharjo Village, Nganjuk Regency, by conducting the entire enforcement process regulated in Law no. 32 of 2009. The enforcement process is performed from report, observation, investigation, examination of waste sample in the laboratory, and enforcement. The slaughter activities performed by the businessmen yielded a negative impact on the environment. For that reason, the Slaughterhouse provided by the local government can be put forward as a solution for ensuring a clean and healthy environment.The problems faced in conducting the enforcement process include the incompetence of human resources in the businesses. Another problem is the lack of budget allocation in the enforcement process, which is needed for the sample testing. There is also a lack of observers and a dedicated laboratory to perform the tests. Keywords: Law Enforcement, Law No. 32 of 2009, River Pollution, Chicken Slaughter Waste.