IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/Per/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN OLEH UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA - MOCH. YASIN BASIR (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2017)
Barang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang berbentuk benda berwujud. Barang yang beredar di wilayah Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. SNI dapat diterapkan secara sukarela atau bersifat wajib. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Menyatakan “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian”. Faktor barang beredar ber-SNI wajib berdasarkan kesehatan menjadi fokus dalam penelitian ini. Jumlah barang yang sangat banyak menyebabkan diperlukan keterlibatan pengawas barang beredar untuk melindungi kepentingan konsumen terutama di kota Surabaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Surabaya. Tujuan Penelitian ini mengenai untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya masih terdapat kekurangan yaitu tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya karena pengawasan tidak mencakup pasar rakyat. Adapun alasan tidak dilakukan pengawasan di pasar rakyat karena di pasar rakyat para pedagang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) seperti perusahaan besar. Amanat pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan hanya memerintahkan pengawas mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar tidak menyebutkan subjek pengawasan harus memiliki SIUP. Hal ini mengakibatkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan tidak dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, padahal pasal tersebut mensyaratkan penegak hukum untuk mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar. Faktor yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di kota Surabaya yaitu faktor penegak hukum dan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan yaitu pengawasan harus dilakukan secara merata. Kata Kunci : Penegakan hukum, Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Abstract Goods are a means of satisfying human needs in the form of tangible objects. Goods circulated in the territory of Indonesia applied the Indonesian National Standard or usually referred to as SNI. SNI may be voluntary or mandatory. According to Article 24 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2014 on Standardization and Conformity Assessment states "In the case of the interests of safety, security, health, or preservation of environmental functions, ministries / non-ministerial government institutions have the authority to determine the compulsory application of SNI with ministerial or regulatory regulations of heads of non-ministerial government agencies. Factors of SNI must be based on health become the focus in this research. The amount of goods that very much cause the involvement of supervisors required goods to protect the interests of consumers, especially in the city of Surabaya conducted by the Technical Implementation Unit (UPT) Consumer Protection Surabaya. The purpose of this study is to know the implementation of Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Standardization of Trade Field by UPT Consumer Protection Surabaya as Consumer Protection Efforts in Surabaya City and to know Factors that become obstacles UPT Consumer Protection of Surabaya City in implementing Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 On Standardization of Trade Sector on supervision of goods circulating in mandatory SNI market in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research. The sociological juridical approach is done through observation of human behavior, through interviews as well as real behavior through direct observation. Results of research and discussion on supervision of goods circulated by UPT Consumer Protection city of Surabaya there is still a lack of uneven supervision conducted by UPT Consumer Protection Surabaya because the supervision does not cover the people market. The reason is not done in the market supervision of the people because in the market people traders do not have a trading business license (SIUP) such as large companies. Article 29 Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 Regarding Standardization of Trade Sector only instructs supervisors to supervise goods in pre-market and market does not mention the subject of supervision must have SIUP. This resulted in Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Trade Standardization not implemented by UPT Consumer Protection Surabaya, whereas the article requires law enforcement to supervise goods circulating pre-market and in market. Factors that become the main obstacle in carrying out supervision of goods circulating in the city of Surabaya are law enforcement factors and the community. Suggestion that can be submitted that supervision must be done equally. Keywords: Law enforcement, Supervision, goods on SNI, UPT Consumer Protection of Surabaya City.