ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN - SEPTI TRI YANINGRUM; EMMILIA RUSDIANA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2017)
Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana