STUDI TENTANG KINERJA PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA - Hariatih Hariatih (Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 2021)
Kinerja lembaga legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian hasil aktivitas DPRD sesuai dengan fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja DPRD dalam bidang penggaran dan pengawasan APBD dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja lembaga DPRD tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekretaris DPRD, LSM dan Akademisi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang Pengaggaran belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaiman terlihat dalam hal (a) Dalam melaksanakan fungsi anggaran anggota dewan tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu, dan konsistensi dengan dokumen oleh perencanaan lainnya dan keberpihakkan pada kepentingan masyarakat; (b) Anggaran daerah sebagai hasil proses perencanaan, selalu terlambat dalam penetapanya; (c) Anggota dewan pada umumnya belum mengerti dan memahami muatan RPJMD. (2) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang pengawasan belum mengerti prosedur tugas dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Anggota Dewan, belum fokus pada pengawasan kebijakan, karena rendahnya pengetahuan tentang anggaran pada umumnya; (b) Anggota dewan, belum berperan nyata sebagai wakil rakyat, dalam posisi jika terjadi penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan antara eksekutif. (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.