MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA - Alfan Miko; syamsu rizaldi; Annisa Aulia Putri; Muhammad Surya Ali Dharma; Fillia Agustin Coirala; Willy Silfiana (Jurnal Administrasi Publik, 2021)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai self-governing community sejalan dengan local self goverment. Di Provinsi Sumatera Barat, eksistensi desa ini diatur melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Salah satu nagari yang telah menerapkan Artikel ini akan menganalisis dan mendeskripsikan model community governance di Nagari Taram. Kesimpulan artikel ini yaitu Nagari Taram masih memegang tinggi nilai adat, sehingga pemerintah nagari berkolaborasi dengan tokoh adat dan agama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari bertindak sebagai pembina dan pendamping, sedangkan masyarakat melaksanakan di bawah komando dari niniak mamak kaum. Dengan adanya pelibatan tokoh adat dan agama, rasa memiliki dan rasa bernagari menjadi tinggi di Nagari Taram