Efektivitas Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Di Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat - Sandra Vika; Sujianto (Jurnal Niara, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan reformasi birokrasi di pemerintah kota Payakumbuh khususnya area perubahan SDM Aparaturserta untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh SDM Aparatur dalam melaksanakan kebijakan ini. Berdasarkan PP No. 81 tahun 2010 tentang Grand desain Reformasi birokrasi untuk area perubahan SDM aparatur target yang ingin dicapai adalah berupa 7 (tujuh) indikatorprofil aparatur yakni SDM aparatur yang berintegritas, Netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Adapun ke 7 (tujuh)capaian tersebut menjadi target dengan diimplementasikannya rencana aksi reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan. Jenis penelitians ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara langsung ke informan dan analisis data bersifat kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung ke SDM aparatur yang ada di kota Payakumbuh dan dikarenakan situasi pandemi korona yang menyarankan untuk mengurangi tatap muka langsung maka wawancara dan penggalian informasi serta data juga dilakukan via media elektronik seperti media sosial whatsapp, instagram, facebook dan juga berbicara langsung via telephone. Metode analisis data menggunakan penggabungan informasi dan pencocokan untuk menguji keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Aparatur pada pemerintah Kota Payakumbuh menjalankan instruksi berkenaan dengan reformasi birokrasi khususnya pada area perubahan SDM aparatur sesuai atau mengikuti arahan pimpinan dan pemimpin saat ini mengarahkan dan menginstruksikan dengan sangat baik segala program dan rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan suatu aksi nyata yang membawa nama baik berupa berbagai prestasi dan penghargaan bagi Kota Payakumbuh. Meskipun masih ada kendala berupa adanya SDM aparatur yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab secara akurat tetapi itu terjadi hanya di level staf yang tingkat pendidikan rendah sedangkan pimpinan diatasnya dapat mengakomodirnya dengan baik dan pada SDM aparatur level menengah yang kurang memahami pekerjaan dengan baik terjadi hanya pada mereka dengan usia yang hampir memasuki masa purna tugas. Namun secara umum SDM Aparatur dapat bekerja sama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing – masing organisasi perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja