Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen - Abdul Jalal; Suwitno Suwitno; Sri Endah Wahyuningsih (Jurnal Akta, 2018)
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen dan menganalisis pertanggungjawaban atas keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumenPenelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai penelitian ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata kepengadilan serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangnnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pmalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris.Kata Kunci : Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen. ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the involvement of notary officials against unlawful acts and participate in committing crimes in falsifying documents and analyzing the accountability of the involvement of notary officials against unlawful acts and taking part in committing crimes in the forgery of documentsThis research is a juridical-normative approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are literature studies (laws, expert opinions and book literature on this thesis). Data analysis techniques used qualitative data analysis.The findings of the researcher indicate that the legal consequences for the notary who do forgery of the document that the victim / victim suffers from the loss of a deed containing false information by the notary. Fake deeds that have been created can be canceled. The cancellation of the deed shall be the jurisdiction of civil judges, namely by filing a civil lawsuit as well as according to the Notary Law (UUJN) Law may be liable to Administrative Sanctions / Violations of the Notary Profession Code of Ethics in the form of oral reprimands, written up to disrespectful discharge from the Supervisory Board and Civil Sanction article 1365 Civil Code about compensation. Criminal liability for a notary if a notary is found to have committed a fraudulent crime of a letter, the notary is personally liable for his or her duties and responsibilities. With regard to criminal liability, a notary may be subject to criminal sanction in article 55 and article 56 numbers (1) and (2), due to his negligence on the counterfeit letters made by notary workers.Keywords: Notary, Crime, Document Fraud