Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal - Dwikky bagus wibisono; Umar Ma’ruf (Jurnal Akta, 2018)
AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan,Jabatan Notaris AbstractsThe Notary Institution is one of the existing social institutions in Indonesia, this institution arises from the needs in the association of fellow human who wants a proof of the relationship of civil law existing and / or occur between them.The approach method used in this research is empirical juridical, the specification used in this research is analytical descriptive, this data collection technique using field research and literature study.Notary as a general official in carrying out his / her position needs to be given legal protection, among others, first to maintain the nobility of dignity and dignity of office including when giving testimony and proceeding in examination and trial. Second, to keep secret deeds obtained for making the deed and third, to keep the minuta or letters attached to the Minutes of Notary or Notary's protocol in the Notary's depository. These are the basic principles of Article 66 of the UUJN in the case of calling a Notary to the judicial, investigative, prosecutorial or judicial process with the approval of the Supervisory Board.Keywords:  Regional Supervisory Board,Supervision,Notary Position