Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara - Abdul Aziz Humaizi (Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 2013)
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyentuh kepentingan masyarakat dan menyentuh kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan "memudahkan" Pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur dan pendorong kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam Program Pusat Informasi. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang sebagai implementator dalam implementasi Pusat Informasi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Pusat Informasi Publik, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Pusat Informasi Publik tersebut . Dilihat dari Input, yaitu sumber daya - sumber daya yang digunakan dalam implementasi Pusat Informasi Publik ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai. Dilihat dari Proses, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor yakni komunikasi terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Dilihat dari Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan Pusat Informasi Publik, baru berupa pelayanan informasi yang bersifat : publish, belum dapat bersifat interaksi dan transaksi. Dilihat dari Out comes, yaitu hasil yang diharapkan telah memberikan manfaat terutama dalam menfasilitaskan dan menyajikan bahan-bahan yang diperoleh dari Devisi News Room, Devisi Audio Visual, Devisi Media On-line dan Devisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah fakor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pengelolaan informasi publik telah mengalami pergeseran dari pusat kepada daerah, yang secara nyata berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan informasi di daerah. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi , paperless office, automasi proses produksi/kerja dan media elektronik.