PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI’ AL-MUZAYYADAH - Reza Fahmi (PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 2018)
The distribution of murabahah financing in Bank Syariah Mandiri (BSM) must satisfy the principles of prudence and risk coverage, including the default. One form of the protection system is executing and auctioning off debtors' collateral. The BSM submits the executed collateral to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) to be auctioned based on the limit price set by the bank. The data analysis results showed that the management of BSM controls all collateral guaranteed by the defaulted debtors to protect the interests of the defaulted actions. Such control is undertaken to facilitate the auction process to return all bank rights that are the obligations of the debtors. Based on the review of Bai' Al-Muzayyadah, the auction system conducted by the KPKNL on the collateral of BSM debtors has met the requirement. However, in terms of the agreement, BSM must not set the limit price unilaterally because the customers still own the collaterals. Thus, the owner must permit it to avoid illegal actions that can lead to the illegal auction sale and purchase transactions. Abstract: Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko termasuk wanprestasi. Salah satu bentuk sistem proteksi adalah dengan mengeksekusi dan melelang jaminan milik nasabah debitur. Setelah jaminan di eksekusi, pihak BSM menyerahkannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pihak manajemen Bank Bsm menguasai seluruh jaminan yang diagunkan oleh nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi demi memproteksi kepentingan dari tindakan wanprestasi, penguasaan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pelelangan untuk mengembalikan semua hak bank yang menjadi kewajiban nasabah debitur. Menurut tinjaun bai’ al-muzayyadah sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL terhadap objek jaminan nasabah debitur BSM telah terpenuhi syaratnya, namun pada rukun akadnya, pihak BSM tidak boleh menetapkan harga limit secara sepihak karena objek jaminan tersebut tetap milik nasabah sehingga harus seizin pemiliknya untuk menghindari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan transaksi jual beli lelang tersebut menjadi menyalahi hukum. Kata Kunci: Lelang, Objek Jaminan, Murabahah, Bai’ Muzayyadah