PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUTIONAL - Muhammad Siddiq Armia; Nafrizal; M. Deni Fitriadi; Iqbal Maulana (PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 2016)
The removal system of the presidential threshold had a positive impact on the development of Indonesian democracy. The system had restored the remedy of constitutional rights that was torn by the presidential threshold. Non-majority parties obtained many advantages: to propose their respective president candidates and to add choices in the presidential election. The presidential thresholds eased the president in conducting government duties because of not being intervened by the other dominant parties in the parliament. However, the weakness of this removal system needed to be considered, for example, the vulnerability of individual interests gained through presidential candidacy. It might also expand the conflict escalation and election crime due to a large number of candidates based on the national security aspect. The other weakness was increasing the election budget allocation referring to the efficiency aspect. The budget allocation would be beneficial to share with other departments in improving people’s welfare. However, further study about the campaign and its efficiency should be conducted to prove the assumptions. Abstrak: Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen. Namun demikian kelemahan dari penghapusan PT juga patut untuk dipertimbangkan, seperti rentannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan presiden. Dari aspek keamanan nasional akan berakibat pada perluasan eskalasi konflik dan tindak pidana pemilu disebabkan banyaknya kandidat. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran pemilu akan semakin membengkak (high cost election). Setidaknya alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat meningkat kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana kampanye. Kata Kunci: presidential threshold, remedy of constitutional rights, high cost election