SISTEM PEMELIHARAAN BARANG TEMUAN - Mahfudhan (PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 2016)
The regulations of found property were not clearly described in the Indonesian constitution. As the legal protection in this country, it has not contributed to set the legislation in Indonesia. This research aimed to investigate the fundamental problems, the output of the found property theory and the importance of the standard rule of found property in the Indonesian constitution. The research findings indicated that the civil code assessed that the rights and obligations concerning the found property are obtained by controlling the status of objects. However, in Islamic law, the purpose of the controlling and belonging rights of found property was to protect someone’s right. It indicated that Islam does not differentiate the wealth identity (its advantage, size, value). It also concerns with the status of people who find and own, and the right to control or obtain legal recognition of the property status. Abstrak: Peraturan tentang barang temuan masih sangat kabur dalam undang-undang Indonesia sebagai payung hukum di Negara Republik ini, sampai saat ini belum memberi konstribusi dalam penetapan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian pemeliharaan barang temuan ini bertujuan mencari jawaban dari permasalahan dasar, dan output dari teori barang temuan, serta dimana letak dasar penting adanya aturan yang baku terhadap barang temuan, khususnya dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KUH Perdata menilai hak dan kewajiban menyangkut barang temuan diperoleh dengan cara menguasai tingkat status benda. Sementara dalam hukum Islam, tujuan utama yang diperhatikan mengenai hak menguasai dan hak memiliki atas barang temuan, pada dasarnya adalah untuk melindungi hak seseorang. Indikasi ini terlihat bahwa Islam tidak membedakan identitas harta (manfaat atau tidak, besar atau kecil, bernilai atau tidak), juga memperhatikan status orang yang menemukan dan yang memiliki; sekaligus hak menguasai atau mendapat pengakuan secara sah atas status barang yang dimaksud. KATA KUNCI: Sistem, Barang Temuan