PENERAPAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA HINDIA BELANDA PADA MASA PERGERAKAN - Rena Prasesti; Maskun Maskun; Wakidi Wakidi (PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), 2013)
The purpose of this study is to investigate the application of the criminal law book on the political organization era during the Indonesian movement from 1918 to 1946. The method used in this study is the historical method. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques with data reduction phase, presentation of data, drawing conclusions and verification. Based on the research, the Indonesian occupation is the reason that lead the nation’s heroes to fight against colonialism. They used  radical political movement during the Indonesian independence movement between 1918-1946. The application of criminal law takes role in determining the punishment for offenses doneand used by the Dutch East Indies government as a foundation to catch and to imprisoned the leaders of the movement organization on charges of inciting the people to revolt against the Dutch government. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahap reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, adanya penjajahan di negeri Indonesia memberikan perhatian bagi pahlawan bangsa ini untuk bisa membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Salah satu jalan yang ditempuh dalam penggerak kemerdekaan ini adalah melalui organisasi politik pergerakan yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Penerapan undang-undang hukum pidana berperan dalam menentukan sanksi hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai landasan menangkap hingga memenjarakan tokoh-tokoh organisasi pergerakaan saat itu dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemerintah Belanda. Kata kunci : bangsa indonesia, pergerakan, undang-undang hukum pidana hindia belanda