PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU - Ikhwani Ratna; Hidayati Nasrah (Kutubkhanah, 2017)
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 366 orang. Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus dari slovin dan diperoleh sampel sebanyak 78 orang. Data diperoleh menggunakan kuesioner, dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen (Pengelolaan Keuangan) terhadap satu variabel dependen (Penerapan SAKIP). Untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen digunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Begitu juga dengan Penerapan SAKIP juga berada pada kategori baik. Hasil pengujian hipotesis dengan uji F, menghasilkan F hitung > dari pada F tabel (53,746 > 3,04). Maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic variable Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini berarti setiap terjadi kenaikan terhadap Pengelolaan Keuangan daerah, maka akan menambah Penerapan SAKIP, dan begitu juga sebaliknya setiap terjadi penurunan pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan berdampak kepada menurunnya Penerapan SAKIP