PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER PADA KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT - Nuraini Nuraini (ADMINISTRASI PUBLIK, 2020)
Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui perencanaan pembangunan responsif gender pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan dengan tipe penelitian studi kasus penelitian ini melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan responsif gender telah dijalankan dengan baik hal ini ditandai pada aspek penyusunan rencana menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan yang responsif gender mengacu pada pedoman rencana pembangunan jangka panjang dan menengah secara nasional dan juga renstra Kabupaten. Penetapan Rencana menunjukkan bahwa penetapan rencana dibarengi dengan penetapan Pokja (Kelompok Kerja) dengan melakukan koordinasi dengan Ibu Bupati sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) kabupaten dan Ibu Wakil Bupati Kutai Barat sebagai Wakil. Penetapan rencana dispesifikkan pada pemberian pelatihan terpadu kepada seluruh PNS dan TKK yang ada guna peningkatan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini merupakan bentuk kongkrit kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dalam kaitan perencanaan responsif gender. Pada aspek pengendalian pelaksanaan rencana menunjukkan bahwa pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi di bawah Kelompok Kerja Darma wanita Kabupaten Kutai Barat yang mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan kerja dan seminar pemberdayaan perempuan. Pada aspek evaluasi pelaksanaan rencana menunjukkan salah satu upaya evaluasi dilakukan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yaitu dengan membuat jadwal untuk pemakaian pakaian daerah hari kamis dan wajib hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan program PUG. Direkomendasikan untuk Pokja memberikan masukan teknis yang tidak terlalu normatif dalam mendorong pembangunan responsif gender pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.