PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 (Studi Pada Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Bukittinggi) - IZZA HASNA FUADA (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2019)
Dalam Pelaksanaan Fungsi SPPIpada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Bukittinggi yang ditinjau dariUU RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melatar belakanginya yaitu adanya perselisihan kepentinganantara peraturan direksi (KD) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Berdasarkan hal diatas permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :Bagaimana pelaksanaan SPPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Kota Bukittinggi?. Apa bentuk-bentuk dari perselisihan yang terjadi pada lingkungan pekerja PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Kota Bukittinggi?,Bagaimana upaya SPPI dalam mengatasi bentuk perselisihan yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Bukittinggi?. Mencari jawaban atas permasalahan tersebut penulis melakuakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris.Penelitian yang penulis lakukan di SPPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Kota Bukittinggi diperoleh kesimpulan yaitu : pelaksanaan fungsi SPPI dalam mengatasi perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan upaya bipartite yaitu secara musyawarah antara SPPI dengan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bukittinggi.