URGENSI PAYUNG HUKUM BAGI SANGGAR SENI TARI DI KABUPATEN LUMAJANG - Anies Marsudiati Purbadiri; Titis Srimurni (Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS, 2016)
Sanggar Tari “Nindya Laksita” dan Sanggar Tari “Ayu Langgeng” adalah dua dari beberapa sanggar yang diketahui beroperasi di Kabupaten Lumajang. Secara produksi keduanya telah memiliki beberapa karya tari hasil garapannya sendiri, yang seringkali ditampilkan atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Namun secara yuridis masing-masing masih mempunyai kekurangan payung hukum untuk dapatnya bertindak sebagai subyek hukum privat, oleh karenanya perlu segera dilengkapi berbagai dokumen legalitasnya dimaksud. Tujuan melengkapi dokumen yuridis tersebut antara lain agar Sanggar dapat memperoleh hak-hak dasarnya sbg subyek hukum, semisal mendapatkan pembinaan, perlindungan bahkan mendapatkan fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah dan/atau Pusat, dalam upaya menjaga kelangsungan operasionalnya. Adapun metode yang diterapkan untuk memnuhi dokumen yuridis tersebut adalah dengan berdasar pada konsepsi yuridis sosiologis, yang teknisnya diterapkan dalam bentuk : 1) Pendidikan/Pelatihan, diarahkan pada pengurus sanggar agar paham hak dan kewajibannya, 2) Pendampingan, dilakukan terhadap pengurus sanggar ketika mengurus dokumen yuridis yang diperlukan, dan 3) Penyadaran, lebih ditekankan pada pengurus maupun anggota sanggar supaya menyadari keberadaannya sebagai organisasi sosial dan sebagai subyek hukum privat bahwa dirinya mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagaimana amanah yang tersurat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.