PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA PALU - GA. Inggit Divayanti; Osgar S. Matompo; Irmawaty Ambo (Jurnal Kolaboratif Sains, 2018)
Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi. Salah satu unsur penting dari negara hukum adalah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris, menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis secara deduktif dan induktif ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis multi level marketing serta untuk mengetahui sanksi hukum apa yang pantas di berikan pada upline yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis MLM ini. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban MLM penanganan hukumnya masih sangat lemahSanksi hukum yang dapat di berikan yaitu dengan dua cara dengan pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Saran dari penelitian ini adalah Sebelum masuk pada suatu bisnis MLM masyarakat diharapkan mencari tahu latar belakang bisnis tersebut Pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha penjualan berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM).