Analisis Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah: Analysis of Coastal Community Empowerment Management at the People's Coalition Representative Office for Fisheries Justice, Central Sulawesi - Supriono Supriono; Rukhayati Rukhayati; Abdul Rahman (Jurnal Kolaboratif Sains, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah serta fator-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama; Proses Pengelolaan Masyarakat Pesisir meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengawasan. Pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah, telah mengikuti pedoman manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat didalam proses penyusunan rencana strategi pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang diberi nama Program SULTENG TANGGUH. Untuk proses pengelolaanprogram pada kegiatan memperkuat komunitas pesisir dan mengembalikan sistem perekonomiannya telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal sehinga tujuan program lebih tepat sasaran. Sementara untuk proses pengelolaan program pada kegiatan pembuatan sistem manajemen Pengurangan Resiko Bencana (disaster Risk reduction) berdasarkan pengetahuan lokal telah dilaksanakan sesuai dengan Perka BNPB 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana.Dengan demikian pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil dapat dikatakan telah optimal. Kedua; faktor yang mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni dukungan dari masyarakat, dukungan dari fasilitator dan dukungan dari dukungan dari aparatur desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya. Sedangkan faktor penghambat yakni aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.