MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA - AHMAD ROSIDI (Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 2020)
Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.Kata Kunci : Mekanisme Hubungan Kerja Pemerintahan Desa, dan hubungan kerja dengan BPDThe birth of Act No. 6 of the year 2014 of the village is expected to be able to accommodate the interests and needs of the villagers. The Government of the village run by the village chief and the Agency's consultative village. The village chief is in charge of organizing the Government undertakes the Development of the village, the village, the construction of the Village Community and empowerment of village community whereas the Agency's consultative functions Village discuss and agree on the draft Regulations Villages along the village head, accommodate and channeling the aspirations of the villagers and supervise the performance of the village chief. Based on the results of the research with the enactment of Act No. 6 of the year 2014, changes the position, duties, functions and powers of the village head and Village Heads, BPD is no longer liable to BPD. The working relationship between the village head with BPD is the relationship of partnership, consultation and coordination are set in article 7 1 number i.e. the village chief and BPD joint rules agreed on and discuss village, article 11 paragraph 1 i.e. the village chief and BPD initiated changes the status of the village consultation administrative villages, article 27 subparagraph c i.e. village chief gave a report in writing to the Government holding of BPD, article 32 paragraph 1 i.e. BPD told the village chief on will the expiration of the term of the village chief in writing six months before his term ends, article 73 paragraph 2 i.e. the village chief filed a Draft Budget of income and Expenditure of the village and joint memusyawarahkannya BPD, article 77 paragraph 3 i.e. the village head and BPD discuss together the village-owned wealth management.Key words: mechanisms of the working relationship the Government of the village, and a working relationship with BPD