PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR UMUM MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN2012 - HAIRUL MAKSUM (Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 2020)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan Pasar Umum Masbagik Kabupaten Lombok Timur. di tinjau dari Undang-Undang. No. 2 Tahun 2012, dan untuk mengetahui prosodur perolehan hak atas tanah bagi para pihak sebagai akibat dari perluasan pasar umum masbagik. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pelaksanaan perluasan Pasar Umum Masbagik yang berlokasi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bentuk pembangunan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa langkah diantaranya penetapan Lokasi Perluasan Pasar, proses musyawarah penetapan ganti rugi, luas wilayah yang terkena pembebasan tanah dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam penetapan bentuk ganti rugi perluasan pasar umum masbagik dilaksanakan Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam pasal 37 Undang-Undang No.2/2012, menyatakan bahwa lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilaian disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.Kata kunci : Pelaksanaan, Ganti rugi, Pengadaan tanah, Perluasan pasarThe purpose of this research is to find out how the procedures for the implementation of compensation provision of land for the expansion of the common market Masbagik East Lombok Regency. in the review of the Act. No. 2 the year 2012, and to know the prosodur the acquisition of land rights for the parties as a result of the expansion of the public market masbagik. This research is both normative-empirical approach, using a conceptual approach to legislation, and sociological approaches. The implementation of the expansion of the public market located at Masbagik Masbagik subdistrict of East Lombok Regency is one of the forms of development utilization of natural resources for the needs of the present generation and generations to come, the procedure used in its implementation using several steps including the determination of the location of the expansion of markets, the process of deliberation the determination of compensation, the affected area of land acquisition and compensation given by the Government. In the determination of the form of indemnification of the General market expansion masbagik implemented under article 1 point 10 Act No. 2 of the year 2012, said that damages were a decent and fair reimbursement to the parties entitled to in the process of procurement ground. In article 37 of law No. 2/2012, said that the land did the deliberations with the party that has the right within thirty (30) working days since the results of the assessment presented to the institution of land for set the shape and/or magnitude of damages based on the results of the assessment of damages, the result of an agreement in the Council to base the awarding of damages to the party entitled to the loaded event in the news of the deal.Keywords: implementation, compensation, land Procurement, market expansion