EFEKTIFITAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA - ZULFARANI AZIZI (Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 2020)
BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasionalberdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalampenyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraanmasyarakat. Pengaturan mengenai BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19Tahun 2003. Privatisasi dan restrukturisasi diatur pula di dalamnya. Perbandinganpengaturan restrukturisasi dan privatisasi BUMN di Indonesia baik sebelum maupunsesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Adapunperbandingan tersebut terkait dengan restrukturisasi pengaturannya lebih spesifiksebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan privatisasipengaturannya lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBUMN. Dalam hal pelaksanaan privatisasi BUMN terhadap ketentuan Pasal 33UUDNRI 1945, bahwa privatisasi BUMN bertentangan dengan amanat UUDNRI 1945karena cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh negara akan tetapi ketika diprivatisasi maka cabang usahatersebut akan dikuasai oleh pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing.Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN makaimplikasi hukumnya terhadap restrukturisasi dan privatisasi BUMN memberikanpengaturan yang lebih spesifik dalam hal privatisasi, sedangkan dalam halrestrukturisasi tidak dijelaskan lebih spesifik bila dibandingkan dengan sebelumlahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selain itu,pemerintah gencar melakukan upaya privatisasi BUMN dengan adanya regulasitesebut.Kata Kunci: Restrukturisasi, Privatisasi, BUMN.SOE is one of the perpetrators of economic activity in the national economy based oneconomic democracy. SOE has an important role in organizing the national economyin order to realize the people's welfare. Arrangements regarding SOE regulated in LawNo. 19 of 2003 regulates the privatization and restructuring in it. Comparison of settingthe restructuring and privatization of state-owned enterprises in Indonesia both beforeand after the enactment of Law No. 19 of 2003 on SOEs. The comparison is related tothe restructuring of more specific regulation before the enactment of Law No. 19 of2003, while the privatization of more specific regulation in Act No. 19 of 2003 onSOEs. In terms of implementation of the privatization of the provision of Article 33UUDNRI 1945, that privatization is contrary to the mandate of UUDNRI 1945 becauseproduction branches which are important for the country and dominate the life of thepeople controlled by the state but when it privatized the business branches will becontrolled by private parties either private national and foreign private. With theissuance of Law No. 19 of 2003 on State Enterprises, the implications of the law onthe restructuring and privatization of state-owned companies provide the setting morespecific in terms of privatization, while in terms of restructuring are not described morespecifically when compared to before the birth of Law Number 19 Year 2003 on StateEnterprises , Moreover, governments have taken a vigorous privatization with theregulatory proficiency level.Keywords: Restructuring, privatization, state-owned companies.