MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - Maria Rosarie Harni Triastuti (Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2018)
Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalanpublik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategisdi daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasipemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupunpengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belumoptimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidakdiperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKMadalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antarlembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani denganmembangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasiprosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang danberpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektorstrategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.