EFEKTIVITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) GUNA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU - 1. Elvira Septiany Latuconsina, 2. Sadu Wasistiono, 3. Andi Pitono (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Penelitian ini berjudul Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Latar belakang dalam penelitian ini berawal dari adanya kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Derah Provinsi Maluku, dan bagaimana kinerja ASN setelah pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), serta untuk mengetahui dan menganalisis model seperti apa yang mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang merupakan unsur penunjang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap peningkatan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum berjalan efektif sesuai aturan yang ada. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan disesuaikan pada indikator penilaian kinerja ASN. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada maka pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.