KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA - 1. Isaak Florence Prawira Yudha Rahawarin, 2. Tjahya Supriatna, 3. Kusworo (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi dalam memberikan pelayanan di anggap kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih lambatnya Sumber Daya Aparatur dalam memproses setiap dokumen pelayanan perizinan, kurangnya pemahaman tentang Teknologi dan Informasi sehingga belum memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, serta dukungan anggaran belanja dinas yang masih minim sehingga kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan teori dari Dwiyanto terkait kinerja organisasi yang dilihat dari indikator kinerja, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Diimbangi dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat, serta untuk menentukan strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi adalah menggunakan analisis ASOCA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta Teknik Pengumpulan Data, peneliti melakukan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas dari pegawai pemberi pelayanan, selain itu juga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat penerima layanan serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi: Adanya motivasi serta dorongan kerja dari pimpinan kepada pegawainya; Membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan; Perlu adanya bimbingan teknis dan studi banding keluar daerah; Adanya koordinasi yang sifatnya menetap karena beberapa izin masih memerlukan rekomendasi dari tim teknis yang berada di dinas teknis; Sosialisasi tentang kelengkapan persyaratan pembuatan dokumen perizinan.