PENERAPAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH - 1. Togi Jose P. Silitonga, 2. Stefie Hendric Alexander L., 3. Marja Sinurat (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat secara formal diamanatkan 70 persen urusan pemerintahan namun hanya dibekali dengan 30 persen anggaran dari APBN. Ketidakseimbangan tersebut dirasakan oleh daerah dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami perubahan sangat cepat terutama bidang ekonomi daerah, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah sebenarnya telah dilengkapi dengan asas diskresi untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam mendorong bangkitnya perekonomian daerah, akan tetapi pelaksanaannya diskresi juga memiliki tantangan yang di kenal dengan GoKresi (Ego dan Creation) yang sulit untuk dihindari.