PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT 2018 - Helwani (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Sistem politik dan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan pasca reformasi tahun 1998. Di antara perubahan yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan serentak. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tentu saja menuntut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tersebut terwujud melalui penggunaan hak pilih, yaitu kemauan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota secara benar. Kajian ini mengupas perihal partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung cukup tinggi, yaitu mencapai 78,7 persen. Angka tersebut melebihi target 75 persen yang ditetapkan KPU. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut menandakan keberhasilan Pilkada Kota Bandung sekaligus menguatkan legitimasi Paslon terpilih. Diketahui pula bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, kecukupan sumber daya, perilaku politik Paslon, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.