CAPACITY BUILDING PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH - 1. Asmaul Husnah, 2. Tjahya Supriatna, 3. Hyronimus Rowa, 4. Aries Djaenuri (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Capacity building perempuan dalam bidang pemerintahan menjadi keharusan di tengah masih rendahnya keterlibatan perempuan di eksekutif dan legislatif, capacity building dilakukan dalam bentuk afirmasi berupa pengarusutamaan gender dan kuota 30% dalam Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan maksud mengungkap bagaimana capacity building perempuan dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah. Analisis penelitian ini menggunakan teori dari Grindle tentang capacity building dan model hasil adaptasi dengan teori pemberdayaan dari Wrihatnolo & Dwidjowijoto. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa capacity building yang melingkup sumber daya manusia (human resources), penguatan organisasi (strengthening organization) dan reformasi kelembagaan (institutional reform) yang dilakukan belum mampu meningkatkan keterlibatan perempuan baik itu di struktural pemerintah kabupaten Aceh Tengah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Untuk itu dalam melakukan capacity building perempuan bidang pemerintahan perlu melakukan gender perspective reform sebagai model yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam menciptakan masyarakat madani yang mampu memahami secara hakiki pentingnya keadilan dan keberpihakan bagi perempuan yang terlibat dalam pemerintahan, sehingga kualitas dan kuantitas perempuan dalam bidang pemerintahan akan meningkat.