IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - 1. Patrisius Klau Seran, 2. Hyronimus Rowa, 3. Etin Indrayani (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2020)
Penelitian terfokuskan pada Implementasi Kebijakan tenang penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, bukan hanya dijadikan sebagai suatu persyaratan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, tetapi juga untuk pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi dan dapat digunakan juga untuk Pendidikan dan pelatihan. Sehingga tidak ada kesan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS akan gagal dan tidak mampu merubah realita permasalahan pembinaan PNS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:463) dalam Hill dan Hupe (2002:47) yang memiliki 6 (enam) dimensi, yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka belum dilakukan secara optimal. karena masih kurangnya pegawai yang memahami tentang bagaimana pengisian sasaran kerja pegawai (SKP) tersebut. Dilihat dari dimensi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Saran dari penelitian ini, yaitu lebih meningkatkan komitmen dari pegawai dalam implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan harus adanya perubahan pola pikir dari pegawai yang ada, sehingga mampu untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya.