PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT - Kartika Setianingrum; H. I Nyoman Sumaryadi; Ella Wargadinata (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2021)
Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi. Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.