PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA URONGO KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA - Suraji; Ruli Sumual; Piet Pusung; Ferdinadus Jaftoran; Nadia E. Sasanaung; Vivi Maisyaroh; Ni Luh Putu Dewi (VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2021)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini antara lain Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, para pejabat Kepala Bidang Pariwisata, Budaya, Kesenian dan Promosi pada Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Lurah Kelurahan Urongo, Pelaku Wisata di Desa Wisata Urongo dan warga masyarakat Urongo. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya pemberdayaan masyarakat yang cukup optimal yaitu kemitraan dan bantuan pendampingan. Upaya yang belum optimal yaitu belum menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata, terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dan belum adanya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Sedangkan dalam pengembangan Desa Wisata Urongo aspek yang cukup optimal yaitu kemitraan, promosi, pembinaan lembaga sosial dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan yang belum optimal adalah pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan pemerintahan, kurangnya even/lomba dan belum terbentuknya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Adapun faktor pendukung yaitu potensi wisata dan adanya respons masyarakat yang baik dan pernah mendapat bantuan PNPM. Sedangkan faktor penghambat yaitu kualitas SDM, belum adanya dasar hukum yang mengatur desa wisata, Pokdarwis dan pengelola desa wisata, kurang optimalnya kegiatan pemerintahan dan lemahnya pencatatan data kepariwisataan.