Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) - Islamiyati (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2018)
The attitude of the pros and cons arise in relation to the existence of HKI which is the product of the culture of capitalism. However, Article 16 of Law No.41 / 2004 explains that IPR is a moving object that is not consumed and can be used as waqf property. The problem is how the analysis of Article 16 of the Waqf Law explains that IPR is a waqf property. The purpose of this research is to describe IPR in Islamic perspective and its relation with waqf property object. The type of research is literature research using normative juridical approach, while the analysis with descriptive analysis. The results of the research describe the UU No. 41/2004 Article 16 Paragraph (3) Letter (e) explains that between IPR and waqf law have a linkage, namely HKI in accordance with the terms of property that can be represented, ie controlled by the owner, not consumed, can bring economic benefits and social. HKI is regarded as huquq maliyyah (property rights) which is protected by law, IPR endowment is categorized as limited time waqf (mu'aqqat bi ghayrihi), because the law of IPR limits its time. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Assets Waqf, Article 16 of UU No. 41/2004 a baut Waqf. Abstract Sikap pro dan kontra muncul berkaitan dengan eksistensi HKI yang merupakan produk budaya kapitalisme. Namun, Pasal 16 UU No.41/2004 menjelaskan bahwa HKI merupakan benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi dan dapat digunakan sebagai harta wakaf. Permasalahannya adalah bagaimanakah analisis Pasal 16 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa HKI merupakan harta benda wakaf. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan HKI dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan obyek harta benda wakaf. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan analisisnya dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian menguraikan bahwa UU Wakaf Pasal 16 Ayat (3) Huruf (e) menjelaskan bahwa antara HKI dan hukum wakaf mempunyai keterkaitan, yakni HKI sesuai dengan syarat harta yang bisa diwakafkan, yakni dikuasai oleh pemiliknya, tidak habis dikonsumsi, menguntungan dari segi ekonomi dan sosial. HKI dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, wakaf HKI dikategorikan wakaf yang terbatas waktunya (mu’aqqat bi ghayrihi), karena UU HKI membatasi waktunya. Keywords: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Harta Wakaf, Pasal 16 UU No.41/2004 tentang Wakaf.