Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Serang: Studi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 - Vivi Anggraini Subu; Ida Hayu Dwimawanti; Tri Yuniningsih (Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021)
Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena yang menjadi perhatian setiap daerah perkotaan di seluruh wilayah Provinsi, Indonesia. Peningkatan tertinggi pertumbuhan gepeng salah satunya di Provinsi Banten Ibu Kota Serang. Tersebar dan banyaknya gepeng menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memberikan penanganan yang sesuai, khususnya Dinas Sosial Kota Serang melalui program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis (gepeng). Tujuan dari penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program melalui (Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat). Metode pengolahan data adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, verifikasi atau menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan evaluasi program rehabilitasi sosial terhadap gepeng di Kota Serang yang dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sudah cukup baik dalam menangani permasalahan gepeng, namun terdapat beberapa hal penting yang harus di perbaiki dan ditingkatkan agar permasalahan gepeng di Kota Serang dapat diatasi. Untuk faktor pendorong program rehabilitasi sosial gepeng di Kota Serang, yaitu adanya dukungan Pemerintah baik melalui kebijakan/PERDA yang mengatur penangangan permasalahan gepeng. Kontribusi Pemerintah dalam bentuk support dana. Kordinasi aktif yang terjalin antar intansi yang terkait dalam rangka pembinaan gepeng, penertiban, dan penjaringan. Sedangkan faktor penghambat, anata lain: tidak adanya pendampingan secara berkala, kurangnya sosialisasi terkait program rehabilitasi sosial yang ada, komunikasi yang kurang baik antara petugas yang terkait dalam penjaringan, tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial ketika program selesai, kurangnya kesadaran gepeng untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan, dan pelatihan dalam program rehabilitasi sosial yang diberikan.